Nisar, Mahasiswa Sosiologi Agama IAIN Parepare Di setiap wilayah mempunyai batasan-batasan kewilayahan dalam arti panjang kali lebar...
Nisar, Mahasiswa Sosiologi Agama IAIN Parepare
Di setiap wilayah mempunyai batasan-batasan kewilayahan dalam arti panjang kali lebar. Begitu pula di indonesia ada aturan yang berlaku bagi masyarakatnya, baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan seperti ini masih diterapkan di negara Indonesia. Banyak sekali aturan-aturan yang mengatur. Sehingga ruang gerak masyarakat terbatasi. Melihat kondisi sosial saat ini, keputusan semakin bergerilya di tengah-tengah masyarakat yang sedang dilanda fenomena alam dengan kemampuan yang mematikan manusia yaitu covid-19.
Negara kita sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kata inilah yang selalu melintas dalam Imajinasi masyarakat. Sehingga asumsi-demi asumsi menganggap bahwa sebagaian masyarakat kontra terhadap kebijakan pemerintah. Terlebih lagi negara kita sedang dilanda wabah covid 19. Semakin hari muncul kegaduhan publik. Dan tidak sedikit para oknum memanfaatkan situasi ini. Dengan pembuktian menyebar luasnya berita-berita hoax, ujaran kebencian terhadap pemangku kebijakan yang mengancam keutuhan bangsa serta isu-isu yang mengatasnamakan agama.
Seperti yang telah dikemukakan oleh Karl Marx dalam teori konflik yang digagasnya adalah konflik yang terjadi dimasyarakat karena adanya pemisah kelas didalam ruang lingkup sosial. Pandangan ini mempunyai kemiripin dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Pemerintah dengan masyarakat memiliki diameter yang cukup jauh dan menyita perhatian publik serta para pengamat politik. Fenomena seperti inilah yang terjadi saat ini sehingga menimbulkan gesekan ideologi sosial. Hal semacam ini seringkali diamati oleh pakar politik yang sangat berpengaruh di Indonesia seperti Bung Rocky Gerung dengan mengunakan pendekatan teori Akal Sehat dan Teori Dungu. Beliau sangat sering mengkritik kebijakan dan sistem pemerintah secara transparansi.
Sangat banyak kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Sehingga mengundang pro dan kontra terhadapap masyarakat misalnya :
Physical distancing , merujuk pada tindakan menjaga jarak fisik satu orang dengan orang lain. Kemungkinan besar masyarakat kota memahami dan mampu mengimplementasikannya akan tetapi sangat berat dilakukan oleh masyarakat desa. Dikarenakan kearifan lokal dianggap membawa kedamaian sosial. Dan keseharianan masyarakat desa selalu berkumpul. Begitu juga Social Distancing, tindakan yang dilakukan untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan orang banyak. Hampir sebagian masyarakat desa kontra dengan hal ini. Karena menganggap bahwa tindakan semacam ini membuat hak masyarakat terabaikan dan hubungan sosial masyarakat akan menimbulkan kerenggangan sosial. Sehingga kebiasaan itu sangat sulit jika social Distancing diterapkan ditengah-tengah masyarakat desa yang sisebut juga masyarakat komunal. Dan kebiasaan meraka membahas tentang spiritual, kemanusiaan, hukum, sosial dan kemasyarakatan serta pertanian dan lingkungan. Kebiasaan ini dilakukan dengan cara berkumpul dan berdiskusi bersama.
Work From Home, pekerjaan dan aktivitas dilakukan dirumah. Kebijakan ini membuat masyarakat sangat resah karena tidak semua golongan mempunyai pekerjaan yang gajihnya menetap. seperti bekerja di pemerintahan. Banyak perkerja swasta di PHK dan Wira usaha ditutup sementara. Dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat belum ada tersalurkan seperti memberikan uang senilai Rp. 600.000 per KK. Sehingga kebutuhan masyarakat sangat memperihatinkan terkhususnya pekerja harian, buruh, tukang becak, dllnya. Dikarenakan aktivatas mereka dibatasi dan tidak ada pengalihan pekerjaan lain yang harus mereka lakukan. Yang paling parahnya lagi bagi para pengangguran sama sekali tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan hanya bergantung kepada pemerintah.
Kegaduhan seperti ini masyarakat perlu memahami dan menganalisis secara saksama. Dalam suatu kebijakan pasti ada maksud dan tujuan tertentu bagi pemerintah. Bahwa konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat/ antar kelompok sosial tidak selalu mengarah pada fungsi negatif. Konflik juga dapat bersifat positif bagi tatanan sosial masyarakat atau kelompok sosial. Seperti yang telah dikemukakan oleh sosiolog Jerman dan Amerika yaitu Lewis Alfred Coser menyebutkan bahwa konflik memiliki fungsi yang positif. Menurutnya konflik merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional.
Gejolak atau perselisihan yang sering terjadi dimasyarakat ini, tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif. Tetapi hal ini juga dapat menimbulkan dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini sangat terlihat jelas dari kebijakan pemerintah menghadapi covid-19. Yang dimana aktivitas dan hak masyarakat terbatasi disisi lain kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat juga dilindungi oleh pemerintah.
Relasi Pemerintah dan Modal Sosial Masyarakat
Modal sosial adalah hal penting dalam eksistensi masyarakat. Open donasi misalnya, kegiatan yang dilakukan banyak lembaga atau organisasi dan mahasiswa adalah bagian dari modal sosial. Masyarakat kita mempunyai jiwa sosial tinggi melakukan open donasi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dalam menghadapi wabah Covid 19. Hal ini juga sangat terlihat jelas aksi mereka turun kejalan melakukan open donasi. Mediapun mereka manfaatkan untuk melakukan open donasi seperti via whatsapp, instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang menyita perhatian publik adalah aplikasi yang dianggap alay dan tidak bermoral yang sempat dihentikan oleh pemerintah. Pemilik tik tok mengelontorkan dana sebesar Rp 5.9 triliun secara global. Indonesia pun turut menjadi negara yang mendapatkan donasi Sebesar Rp 100 miliar, donasi ini diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Covid 19. untuk membantu penyediaan alat medis yang dibutuhkan tenaga kesehatan di Tanah Air.
Bakti Sosial adalah salah satu program kerja pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam pengimplementasiannya. Yaitu dinas kesehatan melakukan penyuluhan serta himbauan kepada masyarakat dan melakukan penyemprotan dikspektan anti septik untuk membunuh virus covid-19. Yang dilakukan disetiap rumah warga dan tempat tempat-tempat lainnya yang berpotensi terindikasi virus covid-19.
Aksi sosial PKK kalaborasi organisasi sosial dengan pemerintah dalam rangka menghadapi wabah covid -19. Dengan cara membagikan alat perlindungan kesehatan seperti masker, sabun dll. Tidak hanya alat kesehatan kebutuhan ekonomi juga ikut dibagikan kepada masyarakat yang ekonominya dibawah rata-rata.
Melihat dari tindakan sosial kelompok-kelompok masyarakat, baik itu organisasi, komunitas dan mahasiswa, itu semua tidak lepas dari arahan dan pantauan pemerintah dan berangkat dari inisiasi masyarakat sebagai bagian dari modal sosial. Oleh karena itu, kita semua sebagai masyarakat ideal marilah kita bersama-sama untuk memutus mata rantai dari virus Covid -19 yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Dengan cara mematuhi dan mentaati kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketidak pastian kapan wabah ini berakhir membuat kita selalu was-was melalkukan aktivitas. Maka, dari itu marilah kita Saling menjaga, mematuhi, menghormati, menghargai, agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
#salamcovid-19
#salamkedamaian
Tidak ada komentar