Dua Dosen FUAD Turut Serta Merumuskan Surat Rekomendasi ke Pemprov Sulbar

Abd. Karim M.Hum dan Mahyuddin, M.A bersama sejumlah pengurus Mata Garuda (MG) Sulawesi Barat melakukan rapat terbatas via darin...

Abd. Karim M.Hum dan Mahyuddin, M.A bersama sejumlah pengurus Mata Garuda (MG) Sulawesi Barat melakukan rapat terbatas via daring dalam rangka menanggapi ancaman wabah Corona (Covid-19) Kamis, 26/03/20. Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa hal terkait langkah pencegahan penyebaran wabah Corona di wilayah Sulbar.  

Sengkarut pendemi ini terus menjadi perbincangan hangat hingga hari ini, pasalnya hampir setiap daerah terancam oleh penyebaran virus tersebut. Sehingga, memantik para ahli dan pegiat sosial untuk menawarkan langkah-langkah solutif.

Demi menjaga kewaspadaan, pengurus organisasi keilmuan dan kecendekiaan ini berinisiatif mendorong pemerintah agar terus melakukan langkah antisipasi Covid-19. Berkaca dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan di berbagai negara termasuk di beberapa provinsi di Indonesia, para putra/i daerah Sulbar yang tergabung dalam organisasi Mata Garuda (MG Sulbar) tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Abd. Karim M.Hum, ketua Mata Garuda Sulawesi Barat mengatakan surat rekomendasi ini perlu karena Sulbar masih belum termasuk zona merah dan dikelililingi oleh wilayah-wilayah zona merah Covid-19. “Cara paling efektif saat ini untuk mempertahankan status itu adalah dengan mengisolasi Sulbar, kebijakan tepat dan cepat harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang belum terpapar virus mematikan itu” tuturnya.

Menurut Abd. Karim, kita bisa belajar dari sejarah masa silam dengan berkaca pada pengalaman wilayah Majene khususnya kampung Baru. Daerah ini pernah ditutup aksesnya oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930. Hal itu dilaporkan oleh Dr. L. Keiser. Kampung baru bahkan seluruh wilayah Majene ditutup untuk warga dari luar karena saat itu menyebar wabah Lepra. Kebijakan itu akhirnya menutup mata rantai penyebaran ke wilayah lain seperti Polewali” tambahnya. Adapun isi surat rekomendasi itu adalah:

1.      Menginstruksikan Pimpinan Daerah di level kabupaten untuk melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) dan kebutuhan logistik untuk Rumah Sakit dan pusat pelayanan kesehatan lainnya sebagai langkah awal sebelum munculnya kasus Covid-19 di Sulawesi Barat.

2.      Melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi Sulawesi Barat untuk distribusi APD dan logistik lainnya ke seluruh wilayah.

3.      Melibatkan seluruh pusat pelayanan kesehatan untuk berkontribusi dalam proses pendeteksian dan pengetesan Covid-19 di masyarakat yang berpotensi terinfeksi.

4.      Mewajibkan isolasi mandiri bagi warga yang bepergian dari luar daerah dan diawasi oleh tim kesehatan daerah atau menyediakan lokasi/gedung isolasi bagi Orang dalam Pengawasan (ODP) selama 14 hari agar penanganan dapat terkonsentrasi dalam satu wilayah.

5.      Mengoptimalkan pengawasan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur dan Pemerintah Pusat dengan melibatkan aparat negara, lembaga kemasyarakatan dan aparat kemanan (Kepolisian atau TNI).

6.      Menjaga stabilitas harga bahan pokok dan kebutuhan kesehatan, serta memberikan sanksi tegas kepada produsen dan distributor yang mengambil keuntungan dalam situasi darurat ini.

7.      Mengutamakan peran dan keselamatan publik tanpa membedakan SARA, afiliasi politik dan kepentingan pragmatis lain dalam mengambil keputusan demi mengatasi penyebaran Covid-19 di Sulawesi Barat.

Surat rekomendasi ini merupakan hasil rembuk bersama para alumni dan mahasiswa Magister dan Doktoral dalam dan luar negeri dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan. Di tengah kesibukan masing-masing, para putra/i daerah ini senantiasa memikirkan langkah apa yang harus  dilakukan ke depan agar Sulawesi Barat aman dari wabah Covid-19. “Kita perlu merumuskan langkah protektif untuk mencegah wabah ini menyebar sebagai antisipasi dampak-dampak sosial yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat” ujar Mahyuddin.

Menurut Mahyuddin, dosen Sosiologi Agama yang juga Sekertaris Umum Mata Garuda Awarde LPDP Sulawesi Barat, “Di tengah situasi pandemi virus Corona yang menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian ini, yang diperlukan adalah kepedulian terhadap sesama dengan memperkuat hubungan sosial dan membangun solidaritas” tuturnya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut disepakati dua opsi, yakni membuat surat rekomendasi ke pemerintah dan open donasi. Ketua MG mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Awardee LPDP MG Sulbar atas partisipasi yang telah meluangkan waktu dan memberikan sumbangsih pikiran-pikiran brilian. Itu saya kira bentuk nyata kontribusi kita pada daerah dan bangsa yang kita cintai, tutur alumnus Universitas Indonesia yang juga dosen Sejarah Peradaban Islam FUAD IAIN Parepare. (Mhy).